Padang (ANTARA News) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang akan mengambil tindakan tegas terhadap anak-anak jalanan yang berkeliaran di daerah tersebut sebagai upaya mengatasi salah satu masalah masyarakat di kota ini.
Tindakan tegas dapat dalam bentuk pemukulan terhadap anak-anak jalanan yang kedapatan tetap berkeliaran, kata Kepala Dinsosnaker Padang, Heryanto Rustam dalam rapat kerja dengan DPRD Padang, Jumat.
Ia menambahkan, tindakan tegas juga akan diberlakukan kepada para pengemis yang berkeliaran di jalanan.
Menurut dia, tindakan tegas diperlukan karena Dinsoskerja Padang telah kewalahan dalam mengatasi pengemis dan anak-anak jalanan yang semakin marak di kota ini.
Selain itu, maraknya pengemis dan anak-anak jalanan telah menjadi kritikan keras DPRD terhadap pemerintah kota, khususnya pada kinerja Dinsosnaker Padang.
Terhadap rencana tindakan tegas dan keras yang akan dilakukan Dinsosnaker, Heryanto meminta dukungan dari DPRD Padang.
Ia menjelaskan, tindakan tegas berupa pemukulan dilakukan apabila anak anak-anak jalanan atau pengemis yang tertangkap aparat. "Yang dipukul bagian kaki, agar ada efek," tambahnya.
Ia mengatakan, upaya pengatasi anak jalanan dan pengemis selama ini dengan melakukan razia sudah tidak mempan, karena jumlah mereka bukannya berkurang namun semakin banyak yang berkeliaran.
Anak jalanan dan pengemis yang tertangkap dalam razia, sebagian besar adalah "wajah lama" (sudah sering kena razia, red). Hal ini membuktikan mereka tidak pernah jera meski telah beberapa kali tertangkap razia, tambahnya.
Menurut dia, perlunya tindakan tegas juga karena adanya dugaan terjadi eksploitasi anak menjadi pengemis jalanan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
Meski belum ada buktinya (eksploitasi anak, red) namun dari pantauan Dinsosnaker Padang, indikasinya cukup kuat, tambahnya.
Dilapangan terlihat beberapa pengemis menggunakan anak-anak dalam meminta-minta di jalanan dan anak-anak yang dijadikan pengemis adalah anak orang lain. Dugaan ini akan terus ditelusuri, katanya.
Beberapa anggota DPRD Padang tidak sependapat dengan rencana tindakan tegas terhadap anak jalanan dan pengemis, karena akan menimbulkan pelanggaran HAM.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Padang, Syamsu Sulin menilai aksi kekerasan (pemukulan, red) dan penangkapan terhadap anak jalanan dan pengemis bisa menimbulkan pelanggaran HAM.
Dalam hal ini, Pemko atau Dinsosnaker posisinya adalah sebagai pelayanan masyarakat bukan sebagai aparat penegak hukum, tegasnya.
Menurut dia, yang harus dilakukan Dinsosnaker adalah memperkuat koordinasi antar instansi seperti dengan Satpol PP untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dan pengemis.
Anggota DPRD lainnya, Print Sandrozen menilai, upaya pembinaan harus tetap diperkuat untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan pengemis serta perlu memberikan penguatan modal usaha bagi fakir miskin, terutama penyandang cacat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar